Sejarah Purwakarta

Assalamualaikum Wr.Wb..

Hallo guys.. Selamat datang di blog kami dan di Artikel kami yang pertama ini.. Disini kita akan membahas tuntas tentang sejarah dari kota Purwakarta, Jawa Barat.. Yuk simak pembahasan dari kami 😊 .

I. BERDIRINYA PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

Sejarah Purwakarta berawal dari perpindahan Ibu Kota Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke daerah Sindang Kasih. Peristiwa itu terjadi karena Bupati Karawang RAA Suriawinata alias Dalem Solawat (1829-1849) menganggap Sindang Kasih lebih memadai sebagai Ibukota Kabupaten.

Sindang Kasih dibangun menjadi Ibukota baru Kabupaten Karawang diperkirakan pada awal tahun 1830. Sarana dan fasilitas kota yang dibangun pada tahap awal adalah Pendopo, Alun-alun, Masjid Agung dan Situ Buleud. Lebih kurang setahun kemudian kehidupan Sindang Kasih sudah cukup ramai, aman, dan tentram. Rupanya kondisi itu mendorong timbulnya gagasan Bupati

untuk memberi nama kota baru yaitu Purwakarta. Gagasan itu disampaikan oleh asisten Residen Karawang Gde Seriere kepada Gubernur Jendral J Vaan De Bosch dan disetujui.

Berdasarkan besluit Gubernur Jendral tanggal 20 Juli 1831 No 2, Purwakarta diresmikan menjadi Ibu Kota Baru Kabupaten Karawang. Namun demikian nama Sindang Kasih tetap digunakan sebagai nama distrik yang wilayahnya mencakup Purwakarta.

Purwakarta menjadi Ibukota Kabupaten Karawang dari pertengahan tahun 1831-1942, mencakup tiga zaman yaitu Zaman penjajahan Belanda, pedudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan.

Pada masa penjajahan Belanda kota Purwakarta menjadi tempat kedudukan 7 orang Bupati Karawang Berturut-turut dalam perkembangannya, tahun 1854 Purwakarta menjadi Ibukota Kerasidenan Karawang. Sejak itu Purwakarta makin berkembang sejalan dengan kebijakan Bupati dan Residen.

Dipusat kota dibangun kantor Asisten Residen, jumlah penduduk bertambah dan menjadi heterogen dengan keberadaan sejumlah orang Belanda, Cina dan Arab (Ikhtisar dari buku sejarah Purwakarta (2003) hasil Tim penelusuran Sejarah Purwakarta editor Dr A Sobana Hardjasaputra SS MA).

Pada masa kepemimpinan Bupati RTA Sastra Adiningrat II (1863- 1886), Purwakarta makin maju. Atas keberhasilan memajukan daerahnya. Bupati mendapatkan tanda jasa berupa Bintang “Rider in de orde vanden nederlandschen leeuw” sehingga beliau dijuluki Dalem Bintang.

Tahun 1860-an Purwakarta menjadi afdeling, kemudian berubah menjadi cotrole afdeling dihapusakan dan Purwakarta kembali

menjadi afdeling terdiri dari 3 distrik (Sindangkasih, Wanayasa, dan Gandasoli) meliputi 10 kecamatan mencakup sejumlah desa. Kemudian Purwakarta menjadi kecamatan dalam distrik Sindangkasih.

Sejak awal abad 20 Purwakarta makin berkembang setelah daerah itu dilewati oleh jalan kerata api dari Batavia ke Padalarang. Akan tetapi Purwakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota keresidenan Karawang, karena Purwakarta dimasukan ke dalam wilayah keresidenan Batavia, kondisi itu berlangsung sampai akhir pemerintahan Hindia Belanda (awal tahun1942).

Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945), Purwakarta hanya sebagai Ibu Kota Kabupaten Karawang dipimpin oleh bupati

(Kenco) RT Pandu Suriadiningrat. Bekas kantor Asisten Residen dipakai menjadi markas Polisi (Honbu Konpetai) Jepang. Waktu itu kehidupan di Purwakarta menurun drastis membentuk berbagai organisasi pemuda yaitu Seinendan, Kebondan Heiho, Peta (Pembela Tanah Air) Barisan pelopor, dan Fujinkai (Barisan Wanita), bahkan Purwakarta menjadi tempat latihan Khusus anggota Peta di daerah Karawang.

Purwakarta menjadi daerah perjuangan dalam upaya mengusir penjajah Jepang dan menghadapi tentara sekutu dan Belanda/NICA (Netherlands Indie Civil Administrasion) yang mengambil alih kekuasaan Jepang. Gejolak pejuangan di Purwkarta untuk mempertahankan kemerdekaan makin meningkat setelah berdirinya KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah), dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) Komandemen I Jawa Barat, dalam gejolak perjuangan itu, kemudian Markas TKR (Tentara Keaman Rakyat)

Pemerintah Keresidenan Jakarta Pindah ke Purwakarta, akibat situasi Jakarta semakin kacau. Ketika pemerintah pendudukan Belanda yang menggantikan kekuasaan sekutu berhasil membentuk RIS (Republik Indonesia Serikat), terdiri atas negara-negara Federal, antara lain negara Pasundan, Purwakarta masuk dalam kekuasaan negara Pasundan (1948-1950). Hal itu berlangsung sampai RIS bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (NKRI) sejak 17 Agustus 1950.

Purwakarta pertama kali menjadi Kabupaten dibentuk oleh wali negara Pasundan (SK no 12 tanggal 29 Januari 1949). SK itu menyatakan bahwa daerah Karawang timur menjadi Kabupaten Purwakarta, dengan Ibu Kota di Subang di perintah oleh RM Hasan Suria Saca Kusumah. Sedangkan KarawangBarat menjadi Kabupaten Karawang.

Setelah negara Pasundan bubar (11 Maret 1950), pemerintah RI membenahi wilayah administratif berdasarkan UU No 14 Tahun 1950 (18 Agustus 1950) Purwakarta ditetapkan sebagai kabupaten dengan Ibu Kota Subang diperintah oleh RP Suyono Hadipranoto (1950-1958)

Wilayahnya terdiri dari kewedanaan (Purwakarta, Subang, Pamanukan, Ciasem dan Sagalaherang). Awal Desember 1953, sejumlah tokoh Purwakarta memohon kepada Pemerintah Pusat agar agar Ibu Kota Purwakarta dari Subang pindah ke Purwakarta, karena kondisi dan potensi lebih memadai, sebagai Ibu Kota Kabupaten.

Permohonan itu terkatung-katung dalam waktu cukup lama, karena terhambat oleh berbagai masalah keinginan itu dan baru terlaksana pada tahun 1963. Pada awal pemerintahan orde baru berdasarkan UU No 5 tahun 1968 yang disahkan/ diundangkan tanggal 29 Juni 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Ibukota Purwakarta dan Subang menjadi Kabupaten Subang.

Kabupaten Purwakarta meliputi 4 kecamatan (Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka) ditambah Desa Kertamanah dan Sukasari dari Kabupaten Karawang dan Desa Cirameuwah serta Citamiang dari Kabupaten Cianjur. Sejak tahun 1968 sampai sekarang kota Purwakarta sampai sekarang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

II. TATA PEMERINTAHAN

A. SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA

Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.

Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (VOC), Sultan Mataram mengutus Penembahan Galuh (Ciamis) bernama R.A.A. Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa (Sunda: “Karawaan”).

Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putera Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada Tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung, dengan ibu kota di Udug-udug.

Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar R.A.A. Panatayuda I antara Tahun 1679 dan 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811-1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.

B. MASA PENJAJAHAN

Antara tahun 1819-1826 Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak di sebelah Timur kali Citarum/Cibeet dan sebelah Barat kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa. Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata atau Dalem Sholawat, pada tahun 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama “PURWAKARTA” yang artinya Purwa: permulaan, karta: ramai/hidup. Diresmikan berdasarkan besluit (surat keputusan) pemerintah kolonial tanggal 20 Juli 1831 nomor 2.

Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung Keresidenan, Pendopo, Mesjid Agung, Tangsi Tentara di Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan Bupati berikutnya.

C. PASCA KEMERDEKAAN

PEMBAGIAN WILAYAH PEMERINTAHAN DARI TAHUN 1945-1999

Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabuapten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.

Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabuapten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan.

Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tangga 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan desa 183 buah.

Sekian pembahasan artikel tentang sejarah kota purwakarta dari kami .. Semoga bermanfaat yah .. Terimakasih 😉

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sumber : Sejarah Kabupaten Purwakarta